Kegiatan Musyawarah Desa tentang Status Jalan Lingkungan di Desa Dalung

DALUNG (10/10/2023) – Kegiatan Musyawarah Desa tentang Status Jalan Lingkungan di Desa Dalung bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Dalung pada hari Senin (9/10). Turut hadir dalam kegiatan ini Perbekel Dalung I Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos., Ketua BPD Desa Dalung I Nyoman Suparna, S.Pd berserta Anggota BPD Desa Dalung., Sekretaris Desa Dalung I Made Trimayasa, S.E., Ka.Si Perencanaan Desa Dalung I Nyoman Alit Wiranata, S.H serta staff Ka.Si Perencanaan Desa Dalung., Bendesa Adat Dalung Ir. I Nyoman Widana., Bendesa Adat Padang Luwih I Gusti Ngurah Oka Suradarma., Bendesa Adat Tuka I Gede Sukaria, S.H., serta Kelian Banjar Dinas se-Desa Dalung. Adanya Musyawarah Desa ini terlaksana bertujuan untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis di dalam pengelolaan pemerintahan desa antara lain tentang penataan Desa pada jalan yang khususnya berstatus jalan lingkungan di Desa Dalung. Pada sambutannya, Ketua BPD Desa Dalung menyampaikan kegiatan Musyawarah Desa ini akan membahas tentang penataan Desa pada jalan yang khususnya berstatus jalan lingkungan di Desa Dalung yang dimana bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan lingkungan di Desa Dalung. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah evaluasi mendalam terhadap kondisi saat ini, termasuk identifikasi masalah dan kebutuhan perbaikan yang mendesak. Kegiatan Musyawarah ini juga akan memutuskan status dari jalan-jalan yang ada, apakah termasuk dalam kategori jalan lingkungan atau memiliki status lainnya, seperti jalan utama atau jalan provinsi. ”Diharapkan bahwa pembahasan penataan jalan lingkungan di Desa Dalung akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sehingga infrastruktur tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang,” Jelasnya. Perbekel Desa Dalung dalam sambutanya juga menyampaikan, saya mengharapkan dari ketiga Bendesa Adat yang hadir pada saat ini dapat membantu kami Pemerintah Desa Dalung untuk memberikan informasi ke Desa Adatnya masing-masing bahwa jalan di lingkungan itu harus dibuatkan SK meskipun sudah disertifikatkan oleh Pemda Badung melalui aset Badung. Sekarang kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jalan yang sudah dilepas terkait dengan perlepasan hak tanah jalan tidak harus ada perdebatan lagi. Adanya tujuan musyawarah ini juga untuk pendataan sebab akan ada survei dari Dinas Permukiman Kabupaten Badung dan memastikan status Jalan yang berstatus di lingkungan Desa Dalung karena alokasi anggaran yang digunakan untuk penataan jalan lingkungan bisa dilakukan secara tepat dan efisien. “Diharapkan bahwa penataan dan pendataan jalan yang berstatus di lingkungan Desa Dalung akan dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar, dan upaya untuk meminimalkan kerusakan atau dampak negatif lainnya,” Tutupnya. (KIMDLG-002).